Satpol PP Kabupaten Punya Kewenangan Tertibkan Tambang

Manggar, Diskominfo Beltim – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepualauan Bangka-Belitung, Harrie Patriadie menekankan anggota Satpol PP Belitung Timur (Beltim) masih mempunyai wewenang atas ketertiban masyakat di Kabupaten Beltim. Bahkan jikalau itu berkaitan dengan aktivitas tambang yang dianggap melanggar Perda yang diterbitkan Kabupaten/Kota, Pol PP Kabupaten Satpol PP Kabupaten/Kota berhak menindak.

Hal tersebut diungkapkan Harrie terkait adanya pemahaman bahwa masalah penertiban di kawasan pertambangan semata-mata menjadi kewenangan Satpol PP Provinsi.

“Kalau ada gangguan ketertiban keamanan di masyarakat itu tetap kewenangan Satpol PP Kabupaten/Kota. Dak perlu nunggu Satpol PP Provinsi datang,” tegas Harrie saat melakukan Operasi penertiban TI Rajuk di Kecamatan Manggar dan Damar, Senin (13/3).

Mantan Staf Ahli Bupati Bangka tersebut menyatakan sepanjang ada pengaduan dari masyarakat terkait ketertiban Pol PP Kabupaten/Kota memiliki dasar hukum yang kuat.

“Tadi kan sebelum operasi kita sudah rapat untuk penegasan kewenangan. Satpol PP itu kan untuk menjaga ketertiban, penegak Perda. Ini pun kita bisa operasi gabungan,” kata Harrie.

Menurutnya banyak aturan dalam Perda yang dapat digunakan Satpol PP Kabupaten/Kota untuk menindak pelanggaran. Sepanjang Kabupaten/Kota punya aturan atau Perda yang menaungi.

“Misalnya kasus TI Rajuk ini, ini kan jelas menggangu ketertiban. Belum lagi Perda Lingkungan Hidup, PDAM atau Perda Tata Ruang. Nah di situ Pol PP punya kewenangan,” terangnya.

Harrie mengatakan Satpol PP Kabupaten sebaiknya rutin melakukan patroli untuk memantau objek vital dan aset pemerintah. Hal ini dilakukan agar pelanggaran ketertiban dapat diminimalisir.

“Harus sinergi juga dengan sesama aparat hukum, masyarakat juga dilibatkan. Khusus aktivitas TI rajuk harus terus dipantau agar tidak menjamur,” ujarnya. @2!

Penulis: Fauzi Akbar
Foto: Azy Diskominfo

Penulis: Diskominfo Beltim
Tags

Login

Lost your password?