Pemerintah Kabupaten Tak Punya Kewenangan Urus BBM

Manggar, Diskominfo Beltim – Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Hendry Sarman menekankan Pemkab Beltim tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurusi BBM. Meski di tengah-tengah masyarakat terjadi kelangkaan, Pemkab Beltim hanya bisa sebatas memantau dan memberikan laporan.

“Kalau kondisi ini kita sudah tahu. Kita sudah informasikan ke Provinsi dan Kementerian ESDM terkait adanya pengurangan jatah premium,” kata Hendry kepada Diskominfo Beltim, Rabu (31/1).

Kulok sapaan sehari-hari Hendry berharap agar Pemprov Kepulauan Bangka Belitung segera menyelesaikan masalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Energi di Kabupaten Beltim. Tujuannya agar urusan BBM yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat mudah tertangani.

“Susah memang mau koordinasi apalagi kita tidak satu pulau, kalau ada UPT jadi mudah. Masalah BBM memang cukup riskan dan kalau tidak ditanggulangi aakn banyak efek,” ujar Kulok.

Untuk itu, ia menghimbau agar masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi dapat membeli pertalite atau pertamax. Dengan begitu diharapkan kelangkaan premium tidak begitu berpengaruh bagi masyarakat luas.

“Kita harap orang yang mampu secara finansial dapat beralih ke pertalite atau pertamax. Mudah-mudahan secara perlahan adanya pengurangan jatah premium dapat teratasi,” tukasnya.

Saat ini harga premium di SPBU mencapai Rp 6.450 per liter. Untuk harga pertalite naik Rp 100 menjadi Rp 7.800, sedangkan untuk pertamax naik Rp 200 menjadi Rp 8.700. @2!

Penulis: Fauzi Akbar

Foto: Azy Diskominfo

Penulis: Diskominfo Beltim
Tags

Login

Register | Lost your password?