Pansus Kapal Isap Keluarkan 6 Rekomendasi

Manggar, Diskominfo Beltim – Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur memberikan 6 rekomendasi kepada Pemkab Beltim. Pemberian rekomendasi itu dilakukan dalam Rapat Paripurna I Tahun 2018 Penyampaian Laporan Pansus di Ruang Sidang DPRD Beltim, Selasa (6/2).

Enam rekomendasi terdiri dari, pertama, meminta agar Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah diberikan kepada PT. Kampit Tin Utama (KTU), serta meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk melakukan proses pencabutan IUP milik PT. KTU dan segera memerintahkan untuk menarik KIP Kamilah keluar dari perairan Kabupaten Beltim.

Kedua, meminta kepada Pemkab, untuk setiap rekomendasi khususnya bidang pertambangan yang akan diberikan sesuai kewenangannya dibentuk tim teknis yang nantinya akan memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap rekomendasi yang akan diterbitkan oleh Bupati Beltim.

Ketiga, melalui laporan Pansus, DPRD Beltim meminta kepada Pihak Pemprov Kepulauan Babel dalam hal proses penerbitan izin-izin di wilayah Kabupaten Beltim, yang sekarang menjadi kewenangan Pemprov sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk  melibatkan pihak Pemkab Beltim.

Keempat, meminta kepada pihak Pemprov dan DPRD Provinsi Kepulauan Babel dalam pembahasan Raperda RZWP3K khususnya untuk wilayah Kabupaten Beltim agar melibatkan dan meminta masukan, saran dan pendapat kepada stake holder dan unsur elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Beltim.

Kelima, Pansus DPRD meminta kepada Pemprov Kepulauan Babel melalui Bupati Beltim agar tidak ada satupun kegiatan penambangan di wilayah laut Beltim sebelum ditetapkannya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Babel; dan keenam, Pansus sepakat untuk menolak keberadaan Kapal Isap Produksi dan menolak Tambang Laut di wilayah perairan Kabupaten Beltim.

Ketua Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut, Koko Haryanto mengatakan isi dari rekomendasi merupakan hasil temuan dan data di lapangan, bukan dari opini maupun dugaan. Ia mengakui jika hasil dari rekomendasi tidak bisa memuaskan seluruh pihak.

“Untuk kapal isap produksi kita melihat banyak sekali kekurang-kekurangan. Ini akan jadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi, Pemprov dan akan kita tembuskan ke kementerian terkait,” ungkap Koko.

Mantan Kades Burung Mandi itu mengakui jika dalam rekomendasi tidak secara spesifik membahas tentang zonasi tambang laut. Meski begitu ia menyatakan dalam rapat gabungan seluruh komisi sepakat terhadap penolakan terhadap KIP dan tambang laut di wilayah Beltim.

“Kalau dalam rancangan raperda eksekutif memang kita dapat bocoran jika wilayah Belitung zero tambang laut, tetapi itu belum final. Jika di DPRD Provinsi membahas, kami sudah menyatakan sikap DPRD Beltim menolak KIP yang beroperasi dan tambang lautnya,” kata Koko

Politisi PBB itu menekankan Pansus bukan menolak zonasi tambang laut, hanya aktivitas pertambangannya saja. Menurutnya zonasi itu untuk keseluruhan baik pertambangan, perikanan, maupun pariwisata.

“Kita tidak tahu nanti seperti apa sikap DPRD Provinsi. Yang jelas kita tahu semangat daerah ini terhadap zero tambang itu mencuat,” ujarnya. @2!

Penulis: Fauzi Akbar

Foto: Azy Diskominfo

Penulis: Diskominfo Beltim
Tags

Login

Register | Lost your password?