Perjanjian Tidak Serta Merta Hapus Pelanggaran Hukum

Manggar, Diskominfo Beltim – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Timur, Wadigdo menekankan meski ada perjanjian kerjasama Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kejaksaan melakukan pengawalan kegiatan, tidak menjamin proyek pengadaan akan bersih dari pelanggaran hukum. Hal ini mengingat jika dalam proses kegiatan ditemukan pelanggaran hukum bisa dipidanakan.

“Dalam pelaksanaannya nanti bukan berarti sudah dikawal kejaksaan akan kebal hukum, tidak. Ada kepolisian, BPK, LSM, masyarakat, yang ikut memantau,” tukas Wadigdo seusai acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Beltim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Beltim di Ruang Rapat Bupati Beltim, Senin (26/3).

Jikalau pun ada temuan di lapangan terkait kegiatan, kejaksaan akan terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Inspektorat. Hal itu untuk menentukan apakah yang terjadi murni kesalahan administrasi atau sudah merupakan penyimpangan.

“Makanya kita minta kalau ingin pendampingin dari awal kegiatan. Kalau dari awal sudah sesuai ketentuan, maka pelaksanaan fisiknya tinggal kontrol bareng-bareng,” ungkap Widagdo.

Widagdo mengatakan kerjasama penggunaan TP4D dalam mengawal dan mengamankan kegiatan pembangunan hanyalah pilihan. Jika ada pejabat proyek atau kepala OPD merasa yakin kegiatannya tidak akan bermasalah, maka dipersilahkan untuk tidak melibatkan TP4D.

“Kalau memang dia bener, silahkan lanjut. Hanya saja jangan sampai ada keraguan-keraguan kepala OPD untuk segera menyerap anggaran yang ada. Apalagi sekarang sudah mau bulan April, nanti takutnya gara-gara ragu dana dari pusat atau provinsi banyak yang ditarik, kan yang rugi masyarakat,” katanya. @2!

Penulis: Fauzi Akbar

Foto: Azy Diskominfo

 

Penulis: Diskominfo Beltim
Tags

Login

Register | Lost your password?